nusakini.com-- Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan sejak lama, Provinsi Kepri sudah mengharamkan praktik-praktik yang menyimpang seperti pungutan liar. Sebagai daerah tujuan investasi, praktik pungli harus di berantas. 

"Pungutan-pungutan tidak resmi ini harus sama-sama kita hilangkan," kata Gubernur Kepri H Nurdin Basirun usai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10). 

Menurut Nurdin, walau nilainya kecil, hal itu bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Karena itu, Gubernur mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam memberantas pungli. 

• Diduga Lakukan Pungli ke Pejabat Lapas, MAKI Laporkan Oknum Pejabat Kemenkumham
• Pemerintah Aceh Komit Berantas Pungli
• Sikat Pungli Sampai ke Pelosok Desa
• Diduga Sebabkan Harga Pangan Naik, Tim Satgas Pangan Tangkap 10 Pelaku di Pasar Kramat Jati
• Perlu Kebersamaan Menjaga Keutuhan NKRI

Gubernur Nurdin mengatakan, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pungli ini bukan soal besar atau kecil. Tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan dicegat, dimintai pungut di jalan. 

"Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan Rp10 ribu atau Rp20 ribuan,” kata Presiden Jokowi. 

Presiden mengajak para Gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan itu langkah-langkah konkrit di daerah dalam rangka pemberantasan pungutan liar.“Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan izin-izin, tidak hanya urusan yang ada di jalan raya, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan di pelabuhan, di kantor, di instansi, bahkan di rumah sakit. 

Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama-sama untuk mulai kurangi dan mulai hilangkan,” tegas Presiden Jokowi. 

Gubernur Nurdin pun dalam beberapa kesempatan sudah mengingatkan pegawai ihwal masalah pungli ini. Baik saat apel maupun saat melakukan inspeksi mendadak. (p/ab)